Membedah Transisi dari SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) ke SAK Entitas Privat (SAK EP)

Oleh: Yohanes Fabiyola Halan
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah fondasi utama yang memastikan konsistensi dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) telah menjadi pedoman utama karena kesederhanaannya yang mengurangi kompleksitas dan biaya kepatuhan. Namun, seiring dengan perkembangan pesat dalam ekosistem bisnis dan tuntutan akan informasi keuangan yang lebih relevan dan komparabel, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memperkenalkan SAK Entitas Privat (SAK EP). Standar baru ini dirancang untuk menggantikan SAK ETAP, menandai sebuah era baru dalam pelaporan keuangan di sektor privat. SAK EP berlaku efektif 1 Januari 2025 dengan penerapan dini diperkenankan. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama. Perubahan ini membawa implikasi signifikan yang memerlukan pemahaman mendalam dan persiapan yang cermat dari entitas yang terpengaruh.
Perubahan Signifikan: SAK ETAP vs SAK EP
SAK EP membawa serangkaian modifikasi fundamental yang membedakannya secara substansial dari SAK ETAP. Perbedaan-perbedaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan, menyelaraskannya dengan standar akuntansi yang lebih komprehensif, sambil tetap menjaga relevansi untuk entitas privat. Beberapa area kunci telah mengalami perubahan signifikan. Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri adalah poin penting pertama yang harus pendapat perhatian serius. SAK EP diharapkan memiliki persyaratan yang lebih detail dan ketat terkait penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri dibandingkan SAK ETAP. Jika SAK ETAP cenderung lebih sederhana, SAK EP akan memberikan pedoman yang lebih eksplisit tentang kriteria konsolidasi, definisi kontrol, dan prosedur eliminasi transaksi antar entitas dalam satu grup. Tujuannya adalah memastikan laporan keuangan mencerminkan substansi ekonomi entitas secara keseluruhan. Berikutnya adalah Aset dan Liabilitas Keuangan. Perlakuan aset dan liabilitas keuangan adalah salah satu area yang paling banyak mengalami perubahan. SAK ETAP umumnya mengadopsi model biaya diamortisasi. Sebaliknya, SAK EP memperkenalkan pendekatan yang lebih kompleks dalam pengakuan, pengukuran, dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan. Hal Ini mencakup penggunaan nilai wajar untuk instrumen keuangan tertentu, persyaratan pengujian penurunan nilai yang lebih ketat, serta ketentuan detail mengenai penghentian pengakuan.
Pajak Tangguhan menjadi area yang paling menonjol karena sebelumnya tidak diatur dalam SAK ETAP. Pajak tangguhan muncul akibat perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. SAK EP mewajibkan entitas untuk menghitung dan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan dampak pajak di masa depan atas transaksi yang telah diakui pada periode berjalan serta memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan entitas, termasuk kewajiban pajaknya di masa mendatang.
SAK EP memperkenalkan bab-bab khusus yang mengatur akuntansi untuk aktivitas spesifik seperti agrikultur, aktivitas ekstraktif, dan konsesi jasa. Ini memastikan bahwa entitas yang bergerak di sektor-sektor ini memiliki pedoman akuntansi yang lebih terperinci dan sesuai dengan karakteristik unik dari bisnis mereka. Terkait imbalan kerja, meskipun SAK ETAP telah mengaturnya, SAK EP memberikan definisi yang lebih rinci dan persyaratan pengakuan serta pengukuran yang lebih kompleks, terutama untuk imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Entitas perlu memastikan bahwa mereka memahami perbedaan ini, terutama dalam hal penghitungan dan pencatatan cadangan imbalan pascakerja karyawan yang mungkin terlewatkan di bawah SAK ETAP.
Transisi Menuju SAK Entitas Privat: Prinsip Retrospektif dan Koreksi Kesalahan
Masa transisi ke SAK EP merupakan periode kritis yang menuntut entitas untuk mengubah dasar penyusunan laporan keuangan mereka. SAK EP mensyaratkan entitas untuk menerapkan standar ini secara retrospektif. Artinya, entitas harus membukukan dampak penerapan SAK EP seolah-olah standar ini telah berlaku sejak awal. Hal ini mengharuskan penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya agar dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan yang disusun menggunakan SAK EP. Tanggal transisi ke SAK EP adalah awal periode paling awal di mana entitas menyajikan informasi komparatif secara penuh sesuai dengan standar ini dalam laporan keuangan pertamanya.
Selama masa transisi, entitas mungkin menyadari adanya kesalahan yang dibuat berdasarkan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya (SAK ETAP). SAK EP secara spesifik meminta rekonsiliasi yang membedakan koreksi kesalahan tersebut dari perubahan kebijakan akuntansi. Ini penting untuk memastikan bahwa dampak transisi dapat dianalisis secara terpisah dari koreksi kesalahan masa lalu. Lebih lanjutan, entitas wajib mengungkapkan bagaimana transisi dari kerangka pelaporan keuangan sebelumnya ke SAK EP mempengaruhi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang dilaporkan. Jika entitas tidak menyajikan laporan keuangan untuk periode sebelumnya, fakta tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan pertamanya yang sesuai dengan SAK EP.